Breaking News

UU PEMILU INKONSTITUSIONAL



OPINI : UU PEMILU INKONSTITUSIONAL

Oleh : Rusdianto Sudirman S.H, M.H
Dosen STAI Al Gazali Soppeng

Jumat malam , 21 Juli 2017, akhirnya DPR mengesahkan UU Pemilu setelah beberapa kali harus tertunda.

Salah satu point krusial dalam UU Pemilu yang berpotensi mengakibatkan hasil Pemilu 2019 Inkonstitusional adalah masih adanya penetapan ambang batas pencalonan Presiden  atau Presidential Threshold, sesuai Tesis yang saya tulis tahun 2014 lalu yang berjudul "Implikasi Hukum Putusan MK No.14/PUU-X/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2019" bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik ? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. 

Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik  pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak  mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

UU Pemilu seharusnya dapat menjadi ruang perbaikan sistem pemilu, sistem politik dan penguatan sistem pemerintahan yang demokratis. Bukan malah mengebiri hak-hak partai kecil dan melanggengkan kekuasaan partai-partai besar. 

Olehnya itu saya berharap ada pihak yang melakukan judicial review terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi sebelum terlaksananya tahapan pemilu 2019. MK harus menjadi lembaga penegak  Konstitusi yang harus memberikan tafsir yang jelas dan tegas khususnya terkait Pemilu.

Jangan sampai proses pemilu yang dilaksanakan dengan cara yang inkonstitusional sehingga hasil pemilu juga dapat dinyatakan Inkonstitusional.



Tidak ada komentar