Breaking News

Demo di Kemenkum HAM, Ketua PPP Gowa sebut, Ah itu Perjuangan Menyesatkan

Ketua DPC PPP Gowa Nursyam Amin

MAKASSAR, LAMELLONG.COM; -- Pendaftaran Parpol di KPU untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, kini sedang dalam proses. KPU telah menegaskan, baik melalui pemberitaan media online maupun media cetak kalau yang diterima mendaftar hanya parpol. Sementara yang disebut parpol adalah kepengurusannya di tingkat DPP telah mendapatkan pengesahan melalui SK Menkum HAM. Bahkan disebutkan kalau yang berhak mengajukan pendaftaran di KPU untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 adalah PPP yang diketuai oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, MT dan Sekjen H. Arsul Sani, SH, MT.

Pupuslah sudah upaya Djan Faridz Cs yang selama ini menyebut diri PPP. Karena hingga detik ini, kepengurusannya tidak pernah disahkan oleh Menkum HAM.

Mencoba untuk melakukan upaya lain dengan mendesak Menkum HAM agar kepengurusannya disahkan, demo di setiap provinsi telah dilakukan oleh pihak Djan Faridz Cs baru - baru ini.

Namun, upaya itu pun menuai kegagalan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPC PPP Gowa Nursyam Amin, saat ditanya tanggapannya terkait demo yang dilancarkan oleh yang menyebut diri PPP, yang lebih populer dengan nama PPP kubu Djan Faridz di Sulawesi Selatan, kemarin, Senin, 9 Oktober 2017. "Ah .... itu upaya sia - sia, perjuangan menyesatkan," katanya, di Rakor PPP Sulsel di Kantor DPW PPP Sulsel Jl. Sungai Saddang Makassar, Selasa, 10 Oktober 2017.

Tanggapan lebih konstruktif disebar melalui medsos dilakukan oleh Sekjen DPP PPP Arsul Sani, berikut tanggapannya;

Tanggapan DPP PPP atas manuver Djan Faridz melakukan upaya memecah-belah PPP sebagai warisan ulama, menggunakan *opini ahli hukum yang mau dikorbankan reputasinya*.

DJAN FARIDZ PERLU CERMAT BACA PUTUSAN PK Mahkamah Agung DAN UU PEMILU

Menanggapi kedatangan Djan Faridz (DF) dan kubunya ke KPU kemarin, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapinya sebagai kunjungan sekelompok warga negara yang ingin suaranya didengar oleh KPU. Arsul yakin bahwa KPU menerima mereka-pun sebatas menghormati rakyat yang bertamu ke KPU. Dikatakan Arsul bahwa KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perUndang Undangan, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu.

Nah, siapapun yang menggunakan parameter UU maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengikutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya. Kesimpulan seperti ini akan sampai karena setidaknya 4 (empat) hal.

Pertama :
Satu-satunya legitimasi  kelompok DF selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan  Putusan PK No. 79/2017. Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi.

Kedua :
Selama ini DF ini merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Ini merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information), oleh karena tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan DF adalah yg sah. Bahkan ketika akan dilaksanakan Muktamar Pondok Gede tahun 2016 yang lalu, MP PPP menyampaikan pendapat hukum kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM bahwa solusi penyelesaian kepengurusan PPP dengan Muktamar ulang yang diikuti oleh semua pihak. Karena itulah kemudian diselenggarakan Muktamar di Pondok Gede ygang dibuka Presiden dan ditutup Wakil Presiden dengan dihadiri oleh para pejabat lembaga negara maupun menteri terkait. Penggunaan opini ahli hukum untuk membangun opini publik justru "mengorbankan reputasi dan integritas keilmuan mereka," oleh karena para ahli hukum ini hanya diberi informasi dan bahan yang sepotong-sepotong saja. Misalnya, pendapat MP PPP sendiri yang terakhir sebelum Muktamar Pondok Gede malah tidak pernah diinfokan kepada para ahli hukum mereka.

Ketiga :
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN DF atas SK Menkumham terkait dengan kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016. Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada.

Keempat :
 Apa yang digembar-gemborkan oleh DF bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN tersebut dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diperintahkan dalam Putusan tersebut dan mengembalikan SK Kepengurusan PPP kepada kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy yang kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016. Pertanyaannya mengapa kok bukan menerbitkan SK bagi kepengurusan DF? Maka jawabannya, adalah karena:
1. Putusan kasasi MA-nya tidak memerintahkan demikian.
2. Permohonan pengesahan kepengurusan DF tidak memenuhi syarat administratif, antara lain karena akta notaris yang DF mohonkan sudah dirubah oleh DF sendiri.

Oleh karena itu sudah saatnya DF membaca kembali secara cermat aturan per-Undang Undangan yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP. Setelah itu, perlu introspeksi untuk "berhenti" terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah.

Arsul Sani
Sekretaris Jenderal

Penulis : Suherman



Tidak ada komentar