Breaking News

Soal Impor Senjata dan Ketegangan TNI-Polri, Ini Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pemerintah


MAKASSAR, LAMELLONG.COM; -- Pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang impor senjata sempat menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu publik terkait kebenaran informasi tersebut.
Kabar terbaru, senjata yang dipesan oleh pihak Polri itu kini sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta dengan penjagaan ketat pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pihak TNI menilai, senjata tersebut tidak sesuai peruntukkannya berdasarkan pernyataan Panglima TNI. Informasi ini memicu ketegangan diantara jajaran TNI-Polri.
Partai Demokrat menilai, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu solidaritas kedua institusi negara tersebut. Dua institusi yang memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara.
Ketegangan kedua institusi ini, menurut pandangan Partai Demokrat tidak bisa dibiarkan, sebagaimana tertulis dalam rilis “Pandangan dan Rekomendasi Partai Demokrat Tentang Isu Impor Senjata dan Ketegangan Antara TNI dengan Polri”.
Namun, Partai Demokrat tidak menampik bahwa kedua institusi ini pernah mengalami ketegangan sebelumnya.
“Namun, perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan. Pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa cepatnya penyelesaian lokal tersebut dikarenakan para pimpinan TNI dan Polri kompak. Sekarang, dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki”.
Selain itu, Partai Demokrat merasa prihatin dengan pernyataan dan penjelasan yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam, Wiranto.
“Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah. Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar?”.
Jika Dibiarkan Ketegangan Ini, Situasi Bisa Berkembang Membahayakan
Pertama, Presiden Jokowi perlu memberi penjelasan secara langsung, dengan lengkap dan transparan terkait isu impor senjata tersebut. Bukan dari masing-masing pihak yang justru akan menimbulkan persepsi berbeda.
“Tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan “concolidated” dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru. Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial”.
Kedua, Tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik. Karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut.
Ketiga, Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda. Marilah sungguh kita cegah jangan sampai lembaga-lembaga negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan.
Sementara itu, para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik janganlah menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN kedalam politik kekuasaan, tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan.
Rekomendasi Partai Demokrat
Atas simpang-siur informasi yang memicu ketegangan dua institusi tersebut, Partai Demokrat memberi rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut:
1. Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka.
2. Di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya.
3. Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat.
4. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga-lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.
Pandangan dan Rekomendasi Partai Demokrat Tentang Isu Impor Senjata dan Ketegangan Antara TNI dengan Polri ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada tanggal 1 Oktober 2017.
Sumber: Demokrat
Editor : hyt/usa

Tidak ada komentar