Breaking News

Bupati Soppeng Serahkan Dua Ranperda ke DPRD



WATANSOPPENG, LAMELLONG.COM; -- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dipimpin ketuanya Hj. A. Patappaunga Soetomo berlangsung di ruang rapat paripurna kantor lembaga legislatif Soppeng tersebut, Senin, 27 November 2017, dengan agenda rapat, penyerahan secara resmi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Soppeng masing - masing tentang, Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut, oleh Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak kepada Ketua DPRD Soppeng.

Ketua DPRD A. Patappaunga di depan forum rapat mengatakan, Ranperda Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas dan berkesinambungan, demikian halnya tentang ramperda retribusi perizinan tertentu dimana setelah berlaku selama 5 (lima) tahun, perlu diadakan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan kepada DPRD Soppeng yang telah mengagendakan acara  ini yaitu penyerahan secara resmi 2 (dua) buah Ramperda  dari Pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan program pembentukan Ranperda Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan lebih khusus sebagai  aplikasi dari perwujudan visi misi pemerintah daerah dalam menghadirkan Pemerintah yang Melayani dan Lebih Baik.

Terhadap penyampaian dua Ranperda tersebut, Bupati menyampaikan pokok pokok pikiran yang mendasari penyusunannya, antara lain; Ramperda Perubahan Perda No. 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurutnya, secara umum penyusunannya dalam rangka optimalisasi layanan jasa retribusi perizinan tertentu khususnya pelayanan perizinan mendirikan bangunan, izin gangguan, dan pelayanan perizinan usaha perikanan, di samping itu. Selama lima tahun, Perda ini diberlakukan, sudah seyogyanya dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian dan kebijakan pengembangan potensi penerimaan retribusi daerah.

Sedangkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, lanjut Bupati,  sebagai amanah UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ranperda ini mengatur tentang hal-hal pokok, yakni;

1. Peraturan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi

2. Pengaturan organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik.

3. Standar pelayan publik,
“kerangka regulasi dimaksud tentunya diharapkan mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Soppeng yang bertujuan untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif dan efesien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” harap Bupati.

Ditambahkan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Daerah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya, kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor urusan pemerintahan, tandas Bupati Soppeng ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini ketua DPRD Soppeng bersama Anggota, para Anggota Forkopimda, Plt. Sekda, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda, Pejabat Eselon III, para camat, lurah dan kades se Kabupaten Soppeng. (amiruddin baringeng)



Tidak ada komentar