Breaking News

Hutang, Jual Aset BUMN, Swastanisasi, Ugal-ugalan Ala Pemerintahan Jokowi


Oleh  : Ferdinand Hutahaean
(Rumah Amanah Rakyat)

Usia pemerintahan Jokowi kini semakin tua dan semakin senja. 3 tahun sudah terlampui dan sekarang menyusuri tahun ke 4 pemerintahan yang terpilih sejak Oktober 2014 silam. Namun ironinya, semakin tua pemerintahan ini, buka semakin matang dan bukan makin membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara namun semakin hari semakin membawa bangsa ke pinggir jurang krisis dan hampa kedaulatan.

Segudang masalah tak terselesaikan. Malahan justru makin bertambah pesat jumlah masalahnya di 3 tahun pemerintahan. Kemerosotan ekonomi, hutang menggunung, defisit anggaran melebar, penerimaan negara tak tercapai, hukum yang tidak berkeadilan, politik yang riuh gaduh, daya beli menurun, fitnah bertebaran, potensi konflik horizontal maupun vertikal didepan mata. Sayangnya semua itu tertutupi oleh riuhnya pemberitaan media yang tidak lagi memberitakan kebenaran faktual, tapi mengabarkan opini dan rekayasa tentang kesuksesan infrastruktur yang entah dimana hasilnya untuk rakyat.

Jika kita kembali sejenak ke masa lalu, era SBY misalnya 10 tahun. Ada banyak masalah bangsa yang menyangkut kehidupan rakyat secara langsung maupun tidak langsung sebagai warisan pemerintahan sebelumnya. Namun SBY sebagai Presiden mengambil tanggung jawab itu tanpa menyalahkan para pendahulunya. Tetap bekerja menyelesaikan masalah bangsa tanpa hingar bingar media berlebihan. Faktanya, ekonomi tumbuh pesat, sumber daya manusia dibangun dan subsidi diberikan untuk rakyat agar tidak jatuh miskin.

Pemerintahan SBY memang berhutang 1000 Trilliun lebih selama 10 tahun. Dan dampaknya adalah, pembangun infrastruktur berjalan, subsidi rakyat diberikan , masyarakat miskin di bantu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar daya belinya terjaga. Artinya hutang 10 tahun era SBY tersebut digunakan untuk Infrastruktur dan untuk subsidi rakyat. Semua demi kebaikan kehidupan bangsa dan rakyatnya.

Selain berhutang untuk rakyat, sewaktu masa pemerintahannya, SBY ternyata mampu melunasi hutang negara di IMF bahkan setelah melunasi hutang di IMF, Indonesia kemudian menjadi investor di IMF sebesar USD 2 Milliar. Prestasi besar yang selayaknya patut dibanggakan. Ini lah yang berbanding terbalik hutang era Presiden Jokowi. Hutang entah untuk apa, masalah tak selesai, malah aset BUMN hendak dijual jualin tanpa melihat pemerintahan sebelumnya susah payah membangun itu semua.

Kembali kepada pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun ke Empat. Sebagai rakyat tentu kita patut kuatir dan risau akan masa depan bangsa besar yang kita cintai ini. Pemerintah berhutang ugal-ugalan dengan cepat, bahkan hutang 3 tahun sudah melampaui besar hutang pemerintahan SBY 10 tahun. Tapi entah kemana sesungguhnya hutang itu dialokasikan tidak jelas.

Ironi besarnya adalah, meski sudah berhutang ugal-ugalan, ternyata tak cukup dan tak mampu untuk menutupi nafsu semu pemerintah terhadap isu hiperbolik infrastruktur. Hutang ugal-ugalan itu kemudian masih ditambah dengan penjualan aset BUMN, swastanisasi aset BUMN dan sederet rencana aksi yang berpotensi melemahkan dan memiskinkan bangsa kelak kedepan. Tidak sekedar memiskinkan, tapi juga akan menghilangkan kedaulatan bangsa dalam mengelola negara.

Entah apa yang ingin dicapai oleh pemerintah ini dengan sederet kebijakannya yang bertumpu pada hutang dan menjual aset negara. Setelah berhutang ugal-ugalan tak mampu memuaskan ekspektasi pemerintahan Jokowi, maka dilanjutkan dengan penjualan aset dan swastanisasi aset BUMN.

Bandara, Pelabuhan, Jalan Tol dimasukkan dalam daftar jual atau setidaknya di swastanisasikan dengan cara menggadaikan atau dengan cara menyerahkan aset itu dikelola swasta. Inilah jalan menuju kehancuran kedaulatan bangsa.

Cobalah kita berpikir dengan baik, untuk apa bandara, pelabuhan dan jalan tol itu diserahkan ke swasta untuk dikelola? Mengapa aset itu harus diserahkan ke swasta? Mengapa harus dijual? Tak mampukah BUMN kita mengurusnya? Bagaimana dengan nasib karyawannya jika status BUMN nya dihilangkan? Tidak ada jawaban lain yang masuk akal kecuali penerintah melakukan hal itu untuk sekedar mendapat uang. Istilah pasarnya, dapat uang dari ijon. Untuk apa uang itu? Inilah yang sangat kita pertanyakan. Tidak cukupkan hutang ugal-ugalan yang dilakukan penerintah? Masihkah juga harus menjual aset BUMN secara ugal-ugalan? Masihkan harus melepas aset ke swasta secara ugal-ugalan? Pemerintah telah gagal mengurus negara, pemerintah gagal menjaga penerimaan negara, maka untuk menutupi biaya pemerintahan, dilakukanlah kebijakan pemiskinan bangsa yaitu hutang, jual bumn dan swastanisasi secara ugal-ugalan.

Alangkah baiknya bila pemerintah melalui Presiden Jokowi berhenti sejenak dan melakukan evaluasi terhadap diri sendiri.

Evaluasi tentang infrastruktur yang hanya akan jadi beban bagi rakyat, evaluasi terhadap hutang yang terlalu besar, supaya bangsa ini tidak secara sadar diserahkan kepada tangan penjajahan ekonomi dan penjahahan kedaulatan negara. Berhentilah sejenak, introspeksi, karena mengurus negara tidak seperti mengurus pabrik mabel.

Terakhir, jangan lagi menuding pemerintahan masa lalu lebih buruk dari sekarang, karena penerintahan sekarang adalah pemerintahan terburuk dari semua pemerintahan.

Jakarta, 22 Nopember 2017

Tidak ada komentar