Breaking News

Lima Fraksi DPRD Soppeng Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Dua Ranperda



WATANSOPPENG, LAMELLONG.COM; -- Sehari usai Bupati menyerahkan dua Ranperda, masing-masing tentang, Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hari ini Selasa, 28 November 2012, kedua Ranperda tersebut ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPRD Soppeng dalam suatu Rapat Paripurna dengan agenda rapat, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap kedua Ranperda tersebut. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Soppeng Hj. A. Patappaunga.

5 fraksi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap kedua Ranperda itu, masing-masing, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi Amanah Bersatu, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerindra.

Fraksi PPP dalam Pemandangan Umumnya, melalui Juru bicaranya Drs. Muhammad Jafar
sangat mendukung dan menyetujui lahirnya ranperda penyelenggaraan pelayanan publik dan perubahan perda no.6 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu

Fraksi PDI Perjuangan disampaikan A.Besse Megawati,
menyambut baik dan berharap kedua Ranperda tersebut dapat terwujud demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Soppeng.

Fraksi Amanah Bersatu, melalui Juru Bicara, Haeruddin Tahang,
sangat mendukung adanya kedua ranperda tersebut mengingat visi dan misi Kabupaten Soppeng yang melayani dan lebih baik

Fraksi Golkar, Asnedi
merespon positif kedua ranperda tersebut karena sangat bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra, Rosnaeni menyetuji kedua ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut

Wakil Bupati Supriansa SH, MH mewakili Bupati Soppeng membacakan Jawaban Bupati mengenai Pemandangan Umum kelima fraksi terhadap kedua Ranperda Kab.Soppeng itu.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati  Soppeng Supriansa menanggapi Pemandangan Umum fraksi;

1. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemandangan umum 5 fraksi yang pada dasarnya menyetujui kedua ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD.

2. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan perwujudan hak-hak dasar masyarakat atas layanan publik.

3. Ranperda penyelenggaraan pelayanan publik ini juga merupakan implementasi dari perwujudan misi ke-3 pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

4. Esensi lain dari ramperda penyelenggaraan pelayanan publik telah dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat
atas pelayanan yang telah mereka terima dari Pemerintah Daerah.

5. Adapun yang terkait dengan Ranperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan langkah penyesuaian atas peraturan perundang- undangan, kondisi dan perkembangan perekonomian dewasa ini.

6. Tujuan penyusunan ranperda perubahan retribusi perizinan tertentu adalah untuk mengoptimalkan layanan atas jasa di bidang izin mendirikan bangunan, izin usaha perikanan serta pencabutan izin gangguan (ho) sebagai wujud kepedulian pemerintah.

7. Terkait dengan kejelasan dan kepastian subyek, obyek, struktur dan besaran tarif akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan substansi ranperda ini.

Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD bersama anggota, Plt. Sekda, pejabat Eselon II dan III, para Asisten, camat, lurah dan kepala desa.(amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar