Breaking News

Dianugerahi Doktor, Jaksa Agung Beri Kuliah Umum di Undip Semarang



SEMARANG, LAMELLONG.COM; -- Setelah melalui proses yang diterapkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, oleh decision maker civitas akademika perguruan tinggi tersebut, sosok H. Muhammad Prasetyo, SH, MH yang Jaksa Agung RI ini dinilai pantas diberikan gelar Doktor Honoris Causa, Dr (Hc).

Akhirnya, dalam suatu rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) ke-61 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 21 Pebruari 2018, Dekan Fakultas Hukum (FH) Undip Semarang, Prof. Benny Riyanto, menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa (Hc) kepada H. Muhammad Prasetyo, SH, MH di aula Undip Semarang, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, sehingga sejak tanggal itu, sosok kelahiran  Tuban Jawa Timur, 9 Mei 1947 ini resmi berhak memakai gelar tersebut, Dr (Hc). H. Muhammad Prasetyo, SH, MH.

Jaksa Agung RI ini pun, pada kesempatan itu, memenuhi permintaan pihak kampus untuk memberikan kuliah umum sesuai jadwal yang telah disusun panitia.

Di hadapan civitas akademika dan mahasiswa serta sejumlah undangan lainnya, dalam paparannya pada kuliah umum ini, Dr (Hc). H. Muhammad Prasetyo, SH, MH, mengatakan, fenomena penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspons dan diperhatikan.

"Penegakan hukum yang kita laksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti," paparnya.

Hal itu, menurutnya mengacu kepada pandangan dunia luar yang berdasarkan Rule of Law Index sepanjang tahun 2014-2018 oleh World Justice Project, ternyata diketahui, penegakan hukum di Indonesia stagnan pada angka 0,52.

Ditambahkan, menjadi sebuah ironi yang mengundang tanda tanya tentang mengapa negara hukum seperti Indonesia dalam praktik dan kenyataannya belum mampu memajukan penegakan hukum secara proporsional, ideal dan nyata.

Kondisi seperti itu tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena rendahnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlanjut dan ditambah dengan lemahnya penegakan hukum akan berpotensi menjadi beban dan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang digalakkan.

"Kita semua memang patut memahami, untuk menciptakan situasi dan kondisi penegakan hukum yang baik dan benar tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena demikian beragamnya variabel yang memengaruhinya, baik bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa saat ini," kata Jaksa Agung ini dalam paparannya.

"Dengan cara itu akan dapat diformulasikan langkah dan kebijakan strategis apa yang harus diterapkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses penegakkan hukum yang akan dilaksanakan," jelasnya.

Dengan adanya persoalan dan fenomena ini, jelasnya, terutama berkenaan dinamika yang berkembang dan memengaruhi, membuat proses penegakan hukum di Tanah Air dewasa ini, tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik.

Berdasar pengalaman empiris, ujarnya, setidaknya terdapat beberapa tantangan, kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum;

Pertama :

Peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya perbedaan dan benturan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, kekaburan bahkan kevakuman hukum.

Belum beraturannya regulasi yang tidak sejalan dengan asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta tersebut pada gilirannya telah memicu timbulnya inflasi hukum, dimana terdapat begitu banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, namun pada hakikatnya nilai dan kualitasnya dianggap terus mengalami penurunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikasi dari kebenaran asumsi tersebut secara faktual dapat dilihat dari cukup banyaknya norma-norma hukum yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila sebagai filosofi dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, katanya.

Kedua :

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini menjadikan hubungan antar bangsa seolah tidak lagi mengenal batasan teritorial negara (the borderless world).

Kondisi tersebut ternyata bagaikan pedang bermata dua, karena di satu sisi memang dapat mempermudah orang memperoleh maupun menyampaikan informasi secara real time, namun di sisi lain, tidak jarang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan negatif bahkan cenderung mengarah pada perilaku kriminal.

Hal sedemikian antara lain dapat disaksikan dengan munculnya berita bohong yang menyesatkan, berita hoax atau malicious deception yang disebarkan dengan menggunakan media sosial yang tidak jarang telah memicu terjadinya kesalah-pahaman, keributan, bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, kemajuan teknologi juga acapkali dijadikan sebagai sarana mempermudah orang melakukan kejahatan. Dapat dilihat dari maraknya tindak pidana lintas negara (transnational crime), seperti cyber crime, perdagangan manusia, jaringan peredaran narkoba dan obat terlarang, tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan senjata, perdagangan satwa/tumbuhan yang dilindungi, pencurian ikan, perompakan di jalur laut bahkan tindakan terorisme dan berbagai kejahatan lainnya.

Ketiga :

Praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan pejabat publik. Tingginya intensitas korupsi di Indonesia juga menjadi sorotan dalam laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang disusun oleh World Economic Forum, di mana permasalahan korupsi dipandang sebagai salah satu masalah terbesar dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (most problematic factors for doing business).

"Merebaknya kejahatan korupsi tersebut tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan juga telah mendegradasi kepercayaan rakyat kepada negara dan pemerintah termasuk segala upaya, kebijakan dan program yang direncanakan, telah, sedang dan akan dilaksanakan," kata
alumni S1 Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung 1971 ini.

Jaksa Agung RI Dr (Hc). H. Muhammad Prasetyo, SH, MH ini mengawali karirnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1973 sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung RI 1973, selanjutnya, pada tahun itu juga ia dipindahkan  selaku Kepala Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung RI, lalu sebagai Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI pada tahun 1975

Setahun kemudian pada tahun 1976, ia dimutasi  jadi Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI hingga 1978. Tak lama kemudian, ia diangkat  menjadi Kepala Penuntutan I Irian Jaya Kejaksaan Agung RI (1978 - 1979)Pjs. Kemudian ia menjadi Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI 1978.

Pjs. Kajari Wamena Kejaksaan Agung RI (1979 - 1980), Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1980), Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung RI (1981 - 1984), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung RI (1984 - 1987), Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1987 - 1988), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1988 - 1990), Asisten Intelijen di Sumatera Barat Kejaksaan Agung RI (1990 - 1994), Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung RI (1990 - 1992), Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung RI (1994 - 1995), Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung RI (1995 - 1998), Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung RI (1998 - 1999), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998), Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998), Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI (1999 - 2000), Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000 - 2003), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003 - 2005).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006), dan terakhir pengabdiannya selaku Jaksa di lingkungan PNS, oleh atasannya, ia diangkat  menjadi Direktur Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006).

Suami Ros Ellyana, B.Sc. ini, selepas dirinya dari PNS, dalam masa pensiunnya, HM Prasetyo menjadi kader di Partai NasDem.

Ia terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II dengan 51.999 suara dan duduk di Komisi III DPR RI. Namun, seiring penunjukannya sebagai Jaksa Agung, ia mengundurkan diri dari DPR RI dan Partai NasDem pada 20 November 2014 dan hingga kini, ia masih dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. (Informasi dihimpun dari berbagai sumber/usa)

Tidak ada komentar