Breaking News

Lima Fraksi Setuju Ranperda Inisiatif DPRD Tentang BPD, Ditetapkan Menjadi Perda


Tampak juru bicara Faksi PPP Andi Takdir Akbar Singke, SE saat menyampaikan pendapat fraksinya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng. (foto : dokumen Lamellong.com)


WATANSOPPENG, LAMELLONG.COM; -- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dalam pembahasan Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Inisiatif DPRD tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kamis, 15 Maret 2018.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Hj. A. Patappaunga Soetomo, dihadiri, sejumlah jajaran dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, pimpinan dan anggota-anggota DPRD Soppeng.

Lima fraksi DPRD Soppeng menyampaikan. pendapat fraksinya setelah mencermati  pandangan dan pendapat Bupati Soppeng dan jawaban-jawaban fraksi DPRD serta hasil sidang-sidang AKD bersama SKPD terkait pada sidang-sidang sebelumnya.

Kelima fraksi tersebut, yakni; Fraksi PPP melalui juru bicaranya Andi Takdir Akbar Singke, SE yang juga selaku Ketua Fraksi PPP. Fraksi Amanah Bersatu disampaikan juru bicaranya Arisman, SH, Fraksi PDIP disampaikan juru bicaranya, Muhammad Ihsan, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya H. Ismail HC dan Fraksi  Partai Gerindra disampaikan juru bicaranya Dra. Hj. A. Endang Supiati, MM.

Dalam pendapat fraksinya terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang BPD ini dalam rapat paripurna tersebut, bagi Fraksi PPP bukan hanya karena Ranperda ini sudah memenuhi aspek yuridis formal, normatif dan semua aspek legalitas dan regulasi yang mendukung, yang telah melalui pembahasan dan disepakati secara kelembagaan antara DPRD dan Pemda dan juga telah memenuhi Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD, tetapi eksistensi Perda ini menjadi kebutuhan masyarakat di desa.

Sehingga lanjut Andi Takdir yang juga Ketua Komisi I ini, dengan lahirnya Perda ini akan dapat menjadi acuan hukum terutama bagi BPD baik secara keanggotaan maupun kolektif kolegial untuk lebih memaksimalkan peran dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat desa dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD dapat berjalan dinamis.

Atas dasar tersebut, tambah Andi Takdir yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Soppeng ini, Fraksi PPP menyatakan menyetujui Ranperda Inisiatif DPRD tentang BPD ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

Diharapkan, lahirnya Perda ini akan menjadi Product Politik yang berkualitas yang dapat menjamin kepastian hukum, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, sebagaimana Visi Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Pemerintah Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dan Supriansa, SH, MH (Akar-Super), "Pemerintahan Melayani dan Lebih Baik." pungkas Andi Takdir dalam menyampaikan pendapat fraksinya, Fraksi PPP.

Selanjutnya, empat fraksi lainnya pada dasarnya menyatakan setuju dengan Ranperda inisiatif DPRD ini untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

Dengan persetujuan ini, keesokan harinya, pada Jumat, 16 Maret 2018, melalui rapat paripurna juga dipimpin Ketua DPRD Soppeng, ditetapkanlah Ranperda Inisiatif DPRD tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE bersama sejumlah jajarannya.

Penetapan ini akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya lembaran daerah  terkait Perda ini, selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Bupati tentang BPD ini sebagai acuan  pelaksanaan Perda tersebut. (usa)



Tidak ada komentar