Breaking News

Dua Langkah Tegas Disiapkan Panwaslu Kota Makassar Atas Pembangkangan KPU


Ketua Panwas Makassar


MAKASSAR.LAMELLONG.COM : -  Panwaslu Makassar bakal melakukan dua langkah tegas atas sikap pembangkangan KPU Makassar yang telah menolak putusan Panwaslu Makassar yang menjadi buah simalakama bagi para komisioner KPU Makassar.

Langkah yang pertama adalah Panwaslu kota Makassar akan melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Langkah tersebut diutarakan oleh Nursari Ketua Panwaslu kota Makassar saat dikonfirmasi, jumat (18/5/18). “Sementara kami kaji untuk melakukan langkah-langkah hukum. Pertama, jika ini menjadi pilihan dan kesepakatan maka pasti kami akan melakukan proses di Gakkumdu karena ini adalah tindak pidana Pemilu karena menghilangkan hak konstitusional seseorang,”.

Nursari menambahkan bahwa ancaman hukuman untuk pelanggaran ini yakni paling singkat 36 bulan, lalu paling lama 98 bulan.

“Langkah yang kedua, dengan tidak dijalankannya putusan kami, maka itu adalah pelanggaran etika sebagai penyelenggara pemilu. Jalur untuk persoalan ini jelas adalah DKPP. Kami sedang melakukan kajian dan materi laporan sudah kami siapkan,” sambung ketua Panwaslu kota Makassar ini.

Pelanggaran kode etik itu disebabkan lantaran komisioner KPU Makassar memilih mengabaikan putusan Panwaslu kota Makassar. Padahal, hal itu adalah perintah UU, karena apa yang Panwaslu putuskan bersifat final dan mengikat.
“Karena dalam UU, putusan itu wajib untuk dilaksanakan tiga hari setelah dibacakan,” imbuh Nursari. 
Tentang adanya anggapan di Pilwali Makassar 2018 ini sudah tidak ada lagi pasangan calon (Paslon) Wali kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Nursari tidak menampiknya. Sebab, keputusan Panwaslu ikut membatalkan SK KPU No 64 yang menetapkan Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi sebagai paslon tunggal. 
“Kalau ada anggapan KPU tidak menindak lanjuti itu karena dia kan cuma memplenokan, tidak menindaklanjuti itu, berdasarkan surat yang kami terima kemarin. Pertanyaannya, apakah SK 64 itu masih memiliki kekuatan hukum atau tidak. Sedangkan berdasarkan putusan Panwaslu SK 64 itu sudah dicabut!,” pungkasnya. 
“Putusan tersebut jadi berlaku keseluruhan, karena keputusan kami final dan mengikat. Pandangan saya begitu yakni tidak ada paslon di pilwali kota Makassar 2018, seharusnya mereka menerbitkan SK baru, tidak lagi SK nomor 64 yang digunakan,” tutur Nursari.
Pihak Panwaslu juga dibikin bingung oleh penjelasan KPU kota Makassar. Dimana, KPU menuliskan, tidak menjalankan keputusan Panwaslu dan tetap mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA).

“Kita kan juga belum tahu apa yang mereka maksud dengan tidak menjalankan. Karena penjelasannya, SK nomor 64 berdasarkan putusan MA. Berarti, apakah yang ada dalam putusan Panwaslu itu ada pembatalan SK 64 itu termaksud juga tidak dijalankan, ini yang tidak jelas,” katanya

Atas poin-poin tersebut, Panwaslu pun sangat menyayangkan sikap KPU kota Makassar. Menurut Nursari, langkah-langkah yang akan pihaknya tempuh sudah mendapat persetujuan dari pimpinan di tingkat Bawaslu Sulsel dan Bawaslu RI.

“Sikap kami sama dengan sikap Bawaslu RI, sangat menyayangkan tindakan KPU kota Makassar,” tutup Nursari. (***)

Tidak ada komentar