Breaking News

FPPP DPRD Soppeng Hadiri Workshop DPR dan DPRD PPP Nasional



JAKARTA, LAMELLONG.COM; -- Workshop anggota DPR dan DPRD PPP Nasional berlangsung pada 13-15 Mei 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, dihadiri para anggota DPR RI dan DPRD poivinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk 3 anggota DPRD Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Soppeng Andi Takdir Akbar Singke, SE membenarkan hal itu, saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

"Saat ini saya bersama anggota FPPP lainnya dari Kabupaten Soppeng sedang berada di lokasi Workshop dan bergegas menuju arena acara penutupan," ujarnya, (15/5)

Setelah kegiatan itu berlangsung, workshop nasional anggota DPRD PPP ini ditutup oleh Presiden Joko Widodo, dengan pukulan Gong, Selasa (15/5).

Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.55 WIB. Ia tampak mengenakan baju putih dengan setelan jas hitam.

Jokowi yang jalan beriringan dengan Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy langsung disambut selawat oleh para peserta acara.

Dalam acara ini, Jokowi tampak didampingi Mensesneg Pratikno dan Menko Polhukam Wiranto. Selain itu tampak hadir juga Menag Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.


Sebelumnya, di hadapan peserta workshop tersebut, Romahurmuziy mengungkapkan, Pelibatan anak dalam terorisme melanggar agama.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy mengutuk keras tindakan terorisme di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5/2018) pagi.
Menurutnya, tindakan itu biadab dan anti kemanusiaan.

"PPP kembali mengutuk bom Mapolrestabes Surabaya dan menyatakan pelakunya dan dalangnya adalah biadab, anti kemanusiaan, dan anti-Ketuhanan," kata Romy.

Romy juga mengutuk adanya pelibatan anak di bawah umur dalam aksi terorisme. Kata dia, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Pelibatan ini jelas melanggar perintah agama, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak," ujarnya.

Dikatakan, dalam hal penanganan terorisme, PPP, kata Romy, mendukung Presiden Jokowi yang sempat mendesak DPR untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Anggota Komisi III ini juga akan mendesak Fraksinya di DPR untuk memastikan revisi itu cepat selesai.

"Segala bentuk perbedaan definisi terorisme, pelibatan TNI dan kewenangan Polri, tindakan pre-emptive dalam rangka menangani terorisme, agar segera dilakukan rekonsiliasi pandangan secara marathon di awal masa sidang ini," ungkapnya.

"Fraksi PPP untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan RUU Terorisme segera diselesaikan pada masa sidang yang dimulai 18 Mei ini dan tuntas sebelum lebaran Idul Fitri 1439 H," ucap Romy. (usa)



Tidak ada komentar