Breaking News

Bahrum Daido : Demi Kelestarian Budaya dan Alam, Sejatinya Bendungan Tandung Dipindahkan




PALOPO.LAMELLONG.COM : - Inovasi Pemda Luwu Utara sebagai daerah penopang pangan di Sulsel dan nasional patut didukung. Untuk mewujudkannya, pemda bersama pemerintah pusat akan membangun bendungan berskala besar di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, yang dapat mengairi areal persawahan sekira 100 hektare.

Bendungan tersebut rencananya juga akan dintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hanya saja, terjadi penolakan oleh warga di lapangan.
Warga meminta perlu peninjuan kembali akan lokasi pembangunan bendungan yang dianggap dapat mengancam eksistensi ribuan warga Desa Tandung, dan 3 desa sekitanya. Pasalnya, jika terlaksana, warga akan direlokasi. Kekhawatiran ini-lah yang menjadi alasan masyarakat Desa Tandung menolak pembangunan bendungan.

Untuk memperkuat upaya penolakan dan meminta pemindahan titik lokasi pembangunan, warga mengundang Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Dr.Ir H.Bahrum Daido untuk datang ke desa mereka, melihat secara langsung lokasi rencana pembangunan bendungan.

Dengan mengendarai mobil Fortuner hitam, Bahrum Daido yang datang bersama istri, Irmawaty Bahrum disambut secara adat di perbatasan Desa Tandung. Iring-iringan motor dan mobil mengiringi kedatangan wakil rakyat di Senayan ini hingga ke kantor desa.

“Kami sangat bersyukur, dan ini sejarah, Desa Tandung dikunjungi pertama kali anggota DPR RI dari Jakarta,” kata Tomakaka Tandung, Abdul Sabat saat berorasi di kantor Desa Tadung, Sabtu 28 Juli 2018.

Dihadapan Bahrum, Tomakaka Tandung (pemangku adat setempat,red) menyampaikan aspirasi dan harapan agar, pembangunan bendungan di desa mereka dapat ditolak dan dipindahkan. Hal ini didasari dari sejumlah pandangan.
Dijelaskan Abdul, pandangan tersebut karena Desa Tandung sebagai desa tertua di Sabbang, Luwu Utara. Banyak bukti sejarah dari zaman kerajaan masih tetap ada.

Lokasinya pun masuk bagian dari wilayah Kedatuan Luwu. “Disini leluhur kami dimakamkan, dan mereka berpesan jangan tinggalkan kampung. Jika kami dipindahkan nanti, maka kami menyalahi perintah leluhur,” ujarnya disambut takbir warga yang memadati halaman kantor desa.

Untuk itu, ia berharap dengan kedatangan anggota DPR RI dapat memperjuangkan agar pembangunan bendungan tersebut dapat dipindahkan.

Oleh masyarakat sekitar pun telah memberikan opsi titik pembangunan yang dianggap ideal, yakni bisa di Salu Paku, Sungai Rongkong 1, dan Rongkong 2.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Tandung, Dahri menambahkan, upaya penolakan pembangunan bendungan di Tandung telah lama digaungkan masyarakat.

Bahkan lewat mengumpulkan tandatangan warga. “Disini ada lebih 1.000 warga dari 355 KK. Jika kami direlokasi karena pembangunan bendungan, kami khawatir akan terlantar. tandung adalah tanah leluhur kami,” ungkapnya.

Atas aspirasi dari masyarakat Tandung, Bahrum Daido menyampaikan komitmennya memperjuangkan aspirasi dari ribuan masyarakat Tandung dan 3 desa sekitarnya.

“Saya di komisi V DPR menangani masalah bendungan, saya akan komunikasikan dengan Ibu Bupati Indah, dan bawa ke Jakarta, bicarakan dengan kepala balai, Dirjen SDA, menteri akan hal ini,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Bahrum menilai pembangunan bendungan Tandung harus dipindahkan. Pasalnya, Desa Tandung banyak terdapat peninggalan sejarah, dan masuk wilayah adat Kedatuan Luwu.

Kedua, dengana danya bendungan dapat merusak ekosistem tumbuhan dan hewan endemik disana, ketiga, wilayah bendungan masih merupakan penyangga hutan lindung yang jika dirusak akan menyebabkan erosi banjir, dan keempat dapat mengancam kemiskinan masyarakat.

“Harapan saya sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan agar dialihkan ke lokasi lain,” sebutnya.

Bahrum bahkan mendukung jika bendungan tersebut nantinya dapat seperti bendung Baliase yang mengairi persawahan, bukan untuk PLTA. (***)

Tidak ada komentar