Breaking News

Bersama DPRD, Bupati Soppeng Tetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017



Lamellong.com, Soppeng; -- Setelah melalui beberapa proses tahapan pembahasan, berdasarkan Tata Tertib DPRD, akhirnya, bersama DPRD, Bupati Soppeng menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Soppeng Hj. Andi Patappaunga Soetomo di ruang Rapat Paripurna lembaga perwakilan rakyat itu di Jl. Salotungo Watansoppeng, dalam agenda pembahasan, Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Senin, 23 Juli 2018.

Laporan Badan Anggaran DPRD Soppeng oleh A. Wahdah Adam menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan terhadap Ranperda Kabupaten Soppeng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, Banggar ini dapat menyimpulkan, Pembentukan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 telah merujuk pada azas" pembentukan perda baik secara formal maupun materil.

Dikatakan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 memuat gambaran, target dan realisasi yg dicapai, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Diharapkan, dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik pada SKPD, agar terdapat peningkatan efektifitas, evaluasi dan monitoring kegiatan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal yg telah ditentukan.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE, mengatakan, kalau Pemda menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 belum sepenuhnya dapat memenuhi semua harapan yang diinginkan oleh masyarakat Soppeng, masih banyak permasalahan -  permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan pembangunan di daerah ini sehingga kedepan, harus lebih giat lagi bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tandas A. Kaswadi.

Bupati Soppeng ini juga mengajak semua pihak untuk lebih bekerja nyata, saling bahu membahu, bekerjasama dalam menata pembangunan di daerah ini dan terus berinovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Segala saran, himbauan, masukan dan pandangan yang telah disampaikan melalui Pendapat masing-masing Fraksi pada Rapat Paripurna Tingkat II, tentunya akan ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD yang lebih kredibel dan profesional.

Masih kata Bupati Soppeng, terkait dengan hasil Pemeriksaan dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pihaknya menginstruksikan kepada semua SKPD proaktif menangani tindak-lanjut Ten ab BPK.

"Saya instruksikan kepada para Kepala SKPD supaya proaktif dalam menangani tindak lanjut atas hasil temuan BPK, baik temuan TA 2017, maupun tahun-tahun sebelumnya, dan jangan lagi ada temuan berulang di tahun-tahun akan datang," tandasnya.

Hadir dalam rapat paripurna ini, Wakil Bupati Soppeng, Anggota Forkopimda Soppeng, para kepla SKPD, camat, lurah dan tamu undangan lainnya. (rilis/ami)

Tidak ada komentar