Breaking News

Lima Fraksi Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017 Ditetapkan Jadi Perda



Lamellong.com, Soppeng; -- 5 Fraksi DPRD Soppeng, telah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran (TA) 2017 yang telah diserahkan oleh Bupati Soppeng dalam suatu Rapat Paripurna DPRD Soppeng sebelumnya.

Pernyataan penerimaan dan persetujuan Ranperda tersebut disampaikan kelima fraksi melalui masing-masing juru bicara fraksi dalam suatu Rapat Paripurna DPRD Soppeng dalam agenda pembahasan, penyampaian pendapat fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Rapat Paripurna ini berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Soppeng Jl. Salotungo Watansoppeng, Senin, 23 Juli 2018.

Selain Ketua DPRD Soppeng bersama  pimpinan DPRD lainnya, dan sejumlah anggota  dewan serta Wakil Bupati Soppeng, Rapat Paripurna ini juga dihadiri Sekda, para pimpinan SKPD, para asisten, camat, lurah dan kepala desa.

Kelima fraksi tersebut, yakni; Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PPP dan Fraksi Amanah Bersatu, menyampaikan pendapat fraksi masing - masing melalui juru bicara fraksi.

Pada sesi penyampaian pendapat fraksi, Ketua DPRD Soppeng Andi Patappaunga Soetomo  selaku Ketua Rapat memberikan kesempatan pertama kepada Fraksi Partai Gerindra.

Fraksi Partai Gerindra melalui jubirnya, Rosnaini, mengatakan,
Fraksi Partai Gerindra menyetujui  Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2017 untuk ditetapkan menjadi perda dengan saran, kiranya aspek perencanaan dalam pengajuan anggaran kegiatan pada tiap SKPD lebih diefektifkan.

Dikatakan, perlu penigkatan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan SKPD penanggung jawab khususnya kegiatan pembangunan fisik agar hasilnya lebih berkualitas dan efesien.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya, Sumarni, mengatakan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017 proses penyusunannya telah dilakukan melalui penyesuaian dengan hasil audit BPK RI.

Ditambahkan, hasil audit itu menunjukkan, pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah Soppeng untuk Tahun Anggaran 2017 sudah semakin baik, meskipun masih ada yang harus diperbaiki.

Fraksi Partai Golkar menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi anggaran sebesar 1 Trilyun 155 Milyar 718 Juta 382 Ribu 299 Rupiah, atau mencapai 102,10 %, serta menyatakan sepakat untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dilajutkan Fraksi PDI-Perjuangan melalui jubirnya, Muh. Ihsan, mengatakan, Fraksi PDI- Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah melalui SKPD agar di tahun mendatang dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan APBD dapat lebih dimatangkan, apa yang telah direncanakan, pelaksanaannya dapat terealisasi secara optimal dan maksimal.

Sementara Fraksi PPP disampaikan Ketua Fraksinya, Andi Takdir Akbar Singke, SE selaku juru bicara mengatakan,
Fraksi PPP Menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda dengan harapan bahwa, penyusunan dokumen ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD untuk tahun-tahun yang akan datang dilakukan secermat dan seakurat mungkin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir.

Terakhir, Arisman, SH, selaku Juru  Bicara Fraksi Amanah Bersatu, menyatakan, setuju Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Soppeng dengan harapan, agar predikat opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, seyogyanya terus dipertahankan dan mampu berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan bersama, sehingga masyarakat Soppeng dapat merasakan secara langsung manfaat, dari opini WTP tersebut, atau dengan kata lain, Baik dalam Laporan, Baik Pula dalam Masyarakat. (rilis/ami)

Tidak ada komentar