Breaking News

Kampanye Penyadaran Publik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Minta Anggaran Dikelola Transparan dan Akuntabel


Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Diah Indrajati, M.Sc. (foto : Sudirman Sehe)


Lamellong.com, Ambon; -- Dalam rangka mendukung pengelolaan resiko banjir pada Wilayah Sungai (WS) Ciujung, Cidurian, Cindanau (Provinsi Banten) dan sungai Wai Ruhu di Ambon (Provinsi Maluku), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) menggelar Kampanye Penyadaran Publik Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) yang dibuka oleh Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ir. Diah Indrajati, M.Sc. di Swiss-Bell hotel pada Rabu, 8/8/2018.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari (Rabu-Jumat, 8-10 Agustus 2018)

Dalam sambutannya mengatakan, program FMSRB ini akan dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, yaitu; pendekatan teknis, kelembagaan dan pendekatan sosial.

Secara teknis, lanjut Diah, akan dikembangkan insfratruktur yang diorientasikan untuk pengurangan resiko banjir. Secara kelembagaan akan dilakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pengendalian bencana banjir, dan secara sosial akan dilakukan upaya untuk memperbaiki atau merubah perilaku masyarakat menuju masyarakat peduli dan siaga bencana banjir.

Dikatakan, “anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan program ini cukup besar dan bersumber dari pinjaman luar negeri, karenanya, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga tercapai hasil yang optimal,” tandas Plt. Dirjen Bina Pembagunan Daerah Kemendagri ini.

Pentingnya laporan pelaksanaan kegiatan dari para pelaksana program, jelasnya, secara berjenjang dan harus dilakukan tepat waktu, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Masih kata Diah, laporan ini sangat diperlukan khususnya oleh Pemerintah sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan upaya pembinaan dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan.

Diingatkan, para pelaksana program perlu memberi perhatian khusus terhadap kaum perempuan dan kelompok vulnerable yang meliputi kelompok usia rentan, anak-anak dan disable.

Dengan kata lain, tambahnya, harus ada upaya agar kelompok vulnerable ini mendapat hak yang sama untuk dapat menikmati manfaat yang dihasilkan program ini.

Dijelaskan, sebagai sebuah program, tata kelola dan tata nilai program FMSRB ini harus berlanjut dan harus diinternalisasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di daerah maupun di pusat.

Mengakhiri sambutannya pada kampanye penyadaran publik ini, Diah berharap kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan harus mampu memanfaatkan tata nilai dan tata kelola dari program ini, untuk dirumuskan menjadi instrumen pembinaan kepada daerah sehingga keberhasilan program ini dapat direplikasikan di daerah lain, harap Diah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Drs. Nyoto Suwigno, MM mengatakan, perlu koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan, baik di Banten dan di Maluku juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga, lanjutnya, tujuan program ini untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi resiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan sungai terpadu di wilayah sungai dapat dicapai.

“Program yang dilaksanakan selama lima tahun ini diharapkan, dapat memberikan dampak untuk mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kejadian banjir di WS Cidanau Ciujung Cidurian dan WS Ambon, serta mendukung pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain untuk ketahanan pangan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pemukiman yang aman, tangguh dan berkelanjutan serta kemitraan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Antonius Sihaloho, MT menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang telah melaksanakan kegiatan ini di Ambon, Maluku.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada daerah dalam melaksanakan program FMSRB.

Selain dari Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kampanye Penyadaran Publik ini juga dihadiri, dari Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemberdayaan Masayarakat dari Provinsi Banten, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang serta unsur Perguruan Tinggi di Provinsi Maluku.

Dari Swiss-Belhotel Jl. Benteng Kapaha No. 88, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Agustus 2018, demikian, Reporter Lamellong.com Biro Maluku, Sudirman Sehe, mengabarkan.


Tidak ada komentar