Breaking News

Lima Fraksi DPRD Soppeng Setuju Lanjutkan Pembahasan Terhadap Dua Ranperda



Lamellong.com, Soppeng; -- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap 2 Ranperda yang telah diajukan oleh Bupati Soppeng pada Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, baru-baru ini.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng Hj. A. Patappaunga Soetomo tersebut juga mengagendakan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap kedua Ranperda tersebut.

Kedua Ranperda ini yakni; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak.SE hadir  pada Rapat Paripurna ini. Dalam tanggapan atau jawabannya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, di antaranya, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan,
dalam pengelolaan barang milik pemerintah daerah diperlukan strategi optimalisasi dan menjadi muatan materi ranperda di antaranya:


 1. identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah
 2. adanya sistem informasi manajemen aset daerah
 3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. dan 4. perlunya reward dan punishment terhadap OPD dalam pengelolaan barang milik Pemda.

Terkait pernyataan tersebut Bupati Soppeng mengatakan, Aset daerah sebagai potensi strategis dalam menunjang jalannya pemerintahan karena nilainya sangat meterial, karenanya Pemda berupaya untuk melakukan inventarisasi secara berkelanjutan.

"Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik daerah sangat diperlukan untuk memaksimalkan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah.

Dikatakan, Pemkab Soppeng telah.memiliki sistem informasi barang milik daerah berupa aset manajemen sistem (AMS) yang digunakan sebagai bahan laporan barang milik daerah.

Sedangkan dari Fraksi Amanah Bersatu menyampaikan, program yang diusulkan harus dipertimbangkan dan dinilai sebagai program yang berisi kegiatan yang bersifat skala prioritas, sehingga pelaksanaan, yang sasaran serta hasilnya dapat dicapai sesuai target.


Menjawab tanggapan tersebut, bupati menjelaskan, pada dasarnya program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini adalah prioritas pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam KUA dan PPAS perubahan yang telah mendapat persetujuan bersama.

Terkait dengan PAD, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah serta meningkatkan upaya penagihan terkait dengan objek pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dalam perubahan APBD TA 2018 direncanakan bertambah sebesar Rp. 13.267.522.078.

"Kami berharap agar tetap memperhatikan kondisi objektif masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku," harapnya.

Turut hadir pada rapat paripurna ini, Sekda, para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup Pemkab Soppeng, para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD dan undangan lainnya. (rilis/amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar