Breaking News

Mantapkan Pengelolaan Anggaran Desa, Apdesi Bone Gelar Sarasehan



Lamellong.com, Bone; -- Untuk pemantapan pengelolaan anggaran desa tepat guna dan tepat sasaran, Asosisasit Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone menggelar Sarasehan.


Seraseha tersebut berlangsung di Aula Markas Komando (Mako) Polres Bone di Watampone, Senin, 27 Agustus 2018.


Dihadiri Pj Bupati Bone Ir. H. A. Bakti Haruni, C.E.S., Kapolres Bone AKBP Kadarislam Kasim, S.I.K., S.H., M.Si., Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Partai Golkar A.Rio Idris Padjalangi, Wakaden C Brimob Tenribetta Bone, Camat, dan Kepala Desa, serta tamu undangan lainnya.


Pj.Bupati Bone dalam sambutannya mengatakan, Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.


Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, di antaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .


Tujuan otonomi desa, lanjut Pj. Bupati Bone ini, adalah untuk memperluas otonomi yang ada di desa sehingga dana cepat tersalurkan ke desa, agar lebih cepat mencapai kesejahteraan," jelasnya.


Jadi tujuan otonomi Desa, tambah A. Bakti, adalah mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan desa, Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab, Pelayanan masyarakat semakin meningkat, serta mendorong terjadinya tertib admistrasi desa.


Dijelaskan, rumus meningkatkan kesejahteraan sama dengan memerangi kemiskinan. Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan, A. Bakti menguraikan cuma dua cara, yaitu, mengurangi beban hidupnya, dan tingkatkan pendapatannya, urainya.


Sementara itu, Kapolres Bone mengatakan, kalau dulu desa harus menunggu instruksi, tapi sekarang desa berdiri sendiri dan mempunyai dana desa sendiri, jadi kepolisian hanya mengawal penggunaan dana desa.


Dikatakan, beberapa hari yang lalu ada oknum kepala desa yang korupsi dana desa dan terbesar di Indonesia, hal ini membuat Polres Bone merasa kecolongan,” kata kapolres.


Kapolres mengimbau agar masyarakat desa melakukan musyawarah bersama perangkat desa, sebab timbulnya permasalahan yang ada di desa karena tidak adanya musyawarah antara perangkat desa dan masyarakat. (rilis diskominfo dan persandian bone/usa)


Tidak ada komentar