Breaking News

Prof. Mahsun : Islam Nusantara, di Antara Kesesatan Berpikir dan Perang Generasi Keempat (Bagian ke 2)


Mahsun : Guru Besar Bidang Linguistik Forensik Universitas Mataram dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud (2012--2015)

MAKASSAR.LAMELLONG.COM : - Terdapat tiga persoalan mendasar yang patut dikuak dari topik di atas, pertama, ada apa dengan istilah Islam Nusantara, kedua mengapa Islam Nusantara disebut sebagai salah satu bentuk kesesatan berpikir, dan ketiga mengapa Islam Nusantara dikaitkan dengan perang generasi keempat?
Untuk lebih fokus pembicaraan ihwal persoalan-persoalan di atas, termasuk persoalan lain yang terkait dengan masing-masing persoalan tersebut dipaparkan secara berturut-turut berikut ini, bagian kedua :

B. Islam Nusantara dan Kesesatan Berpikir

Berbeda dengan Prof. Azyumardi, Prof. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, dalam pembukaan acara istighasah menyambut Ramadhan dan pembukaan Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni 2018, mengintroduksi pemaknaan istilah Islam Nusantara, sebagai Islam yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, beradab, dan berbudaya. 

Pandangannya itu didasari pada realita historis yang menunjukkan pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara, yang disebutnya dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. 

Bahkan Ulama ini mengontraskan antara Islam Nusantara dengan Islam Arab. Pandangan ini pun menggiring kita pada penyesatan berpikir, tatkala mengontraskan antara Islam Nusantara dengan Islam Arab, hanya dengan argumentasi bahwa Islam Arab (meminjam istilah Prof. Said Aqil Siradj) dikembangkan dengan cara-cara kekerasan, intoleran. Persoalannya, ialah apakah Islam yang diajarkan di Arab tidak mengajarkan toleransi, saling menghormati, beradab, dan berbudaya?

Bahwa ada orang atau kelompok orang di Arab sana, yang mengaku beragama Islam berperilaku intoleran, tidak beradab dan berbudaya, jangan lalu diklaim bahwa itu merupakan refleksi dari nilai-nilai Islam. 

Mestinya, harus tegas dinilai bahwa orang atau kelompok orang itu  berperilaku tidak dilandasi nilai-nilai Islam, jadi bukan orang atau kelompok orang yang beragama Islam. 

Jangan melabeli mereka dengan memberi embel-embel yang berhubungan dengan dimensi ruang, seperti Islam Nusantara, Islam Jawa, Islam Sasak dan lain-lain.  Di sinilah letak kesesatan berpikir yang pertama.

Selain kesesatan berpikir yang terjadi akibat mereduksi Islam sebagai seperangkat nilai-nilai (aqidah dan syariah yang di dalamnya menyangkut nilai-nilai yang mangatur ihwal yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah) menjadi seperangkat sistem perilaku yang dipengaruhi dimensi ruang dan waktu termasuk ranah kehidupan seperti dipaparkan di atas,  juga terjadi penyesatan berpikir yang kedua tentang Islam, yaitu melalui cara mereduksi konsep Islam dengan mengambil bagian terkecil dari nilai-nilai keislaman untuk mewakili sistem nilai yang membangun konstruksi sistem nilai keislaman secara menyeluruh, seperti istilah Islam Berkemajuan yang diintroduksi lembaga keagamaan Muhammadiyah. 

Konsep/nilai "berkemajuan" merupakan salah satu nilai yang menjadi dasar ditinggikan derajad manusia oleh Allah. Dalam Al Quran, sangat jelas disebutkan bahwa, "Allah akan meninggikan beberapa derajad di antara kamu bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan". Konstruksi kalimat yang dikutip dalam Al Quran tersebut adalah konstruksi kausalitas, sebab-akibat. Kamu beriman dan berilmu, maka derajadmu akan ditinggikan. 

Sementara itu, sejarah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan merupakan persyaratan hakiki bagi kemajuan peradaban manusia, misalnya keunggulan peradaban Islam abad 8-12M, tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam saat itu, begitu pula kemajuan Yunani Kuno, Eropa Latin saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat tersebut. 

Jadi nilai "berkemajuan" melalui penguasaan ilmu pengetahuan merupakan salah satu nilai dari seperangkat nilai yang ada dalam Islam yang menjadi pedoman, tuntunan, ajaran dalam berperilaku penganutnya. Bagian nilai yang kecil ini janganlah dijadikan kategori untuk memilah-bedakan Islam atau menjadi representasi dari keseluruhan nilai keislaman.

Bahwa Islam Berkemajuan dijadikan sebagai salah satu tema diskusi, tentu boleh, tetapi jangan dijadikan kategori untuk membuat pertentangan konsepsi.

Dalam logika yang sederhana, jangan menyamakan, membandingkan "kaki meja" dengan keseluruhan "bangunan yang disebut meja", yang di dalamnya ada "kaki" meja itu sendiri. Mungkin secara serta merta, dengan menyederhanakan persoalan", dikatakan, ah... itu hanya persoalan nama dan metode saja, bukan menyangkut substansi; yang penting isinya. Untuk hal ini, akan dipaparkan secara panjang lebar dalam seksi B1, berikut ini.

B.1 Bahasa dan Persoalan dalam Keberislaman

Persoalan penamaan menyangkut persoalan pembahasaan, jadi terkait dengan masalah kebahasaan. Ada dua komponen dasar pembentuk bahasa, yaitu makna dan bentuk (yang dapat berupa bunyi jika bahasa lisan dan huruf jika berupa bahasa tulis). 

Kedua unsur pembentuk bahasa ini harus hadir, tidak boleh tidak ada salah satu di antaranya. Ada bentuk, misalnya berupa bunyi: /n, a, k, m,a/ > /nakma/ tetapi tidak mengandung makna/gagasan maka satuan itu tidak membentuk bahasa. 

Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan satuan bahasa yang terbentuk dari penggabungan dan urutan huruf atau bunyi seperti di atas, yang ada adalah penggabungan huruf atau bunyi dalam urutan: /m a k a n/ > /makan/ yang bermakna mengunyah sesuatu berupa bahan makanan lalu ditelan.

Jadi, satuan bahasa  nakma/ bukanlah bahasa, sedangkan yang merupakan satuan bahasa dalam sistem ketatabahasaan bahasa Indonesia adalah satuan: /makan/. Begitu pula, ada makna tetapi tidak ada bentuknya, juga bukan bahasa, karena bagaimana mungkin kita dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang jika tidak direalisasikan dalam bentuk bunyi-bunyi atau huruf-huruf. Dengan demikian, kedua unsur tersebut harus hadir, jika hendak membentuk bahasa. 

Di antara kedua unsur itu, unsur yang pertama hadir adalah unsur makna atau gagasan atau konsep. Itu sebabnya tuturan: "Eni menikahi Ali dua tahun lalu", tidak akan pernah berterima dalam masyarakat tutur bahasa Indonesia. Dari segi bentuk, tuturan itu merupakan satuan yang memiliki kegramatikalan, karena sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai sebuah kalimat, yaitu memiliki S: Eni; P: menikahi; O: Ali; K: dua tahun lalu.

Namun, dalam alam berpikir dan cara pandang atau sistem nilai masyarakat Indonesia tidak melazimkan seorang wanita menikahi lelaki, tetapi yang lazim adalah lelaki yang menikahi wanita. Itu sebabnya, konstruksi "Eni menikahi Ali dua tahun lalu" baru dapat membentuk satuan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia apabila satuan itu disusun menjadi konstruksi: "Eni dinikahi Ali dua tahun lalu" atau: "Ali menikahi Eni dua tahun lalu". Artinya, unsur makna merupakan unsur fundamental dalam bahasa, karena makna menyangkut nilai, wujud referensial, aktivitas, tindakan, keadaan, atau konsep yang akan mendasari tindakan atau tingkah laku manusia yang dinyatakan melalui bentuk bahasa yang berupa bunyi atau huruf-huruf tersebut.

Sebegitu pentingnya persoalan makna dalam bahasa, maka upaya menjadikan seseorang atau komunitas penganut Islam secara kaffah maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengislamkan bahasa orang atau komunitas itu. Bukankah Allah melalui Rasulnya mengislamkan orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, dengan cara Allah mengintroduksi satuan bahasa il-lallah yang dikontraskan dengan satuan bahasa Ila, seperti dalam konstruksi dua kalimah syahadat, rukun pertama pada lima rukun Islam. 

Begitu pula konsep mulia yang dianut bangsa Arab sebelum Islam yang menggunakan kategori: kaya, mampu, berkuasa dan lain-lain, diislamkan dengan konsep bahwa yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertaqwa. Sebaliknya, untuk membuat orang atau komunitas muslim tidak lagi muslim (deislamisasi) juga dapat dilakukan melalui bahasa. Untuk hal ini ada kasus yang menarik dalam hubungannya dengan pengembangan dan pembinaan bahasa negara, bahasa Indonesia. 

Pada tahun 1970-an sampai 1990-an, terjadi perdebatan yang cukup seru di antara pakar bahasa, tentang keberadaan konsonan atau vokal panjang dalam bahasa Indonesia, yang secara ortografis/tata tulis direalisasikan dengan konsonan atau vokal rangkap-identik, seperti konsonan: /s/ pada kata: wassalam. Prof. Anton Moeljono, dengan tegas menolak adanya konsonan atau vokal panjang dalam sistem fonotaktik bahasa Indonesia. 

Apa implikasinya dari kegigihan dalam mempertahankan pandangan itu, adalah semua kata serapan dari bahasa asing, termasuk bahasa Arab harus tunduk pada sistem fonotaktik bahasa Indonesia tersebut. Itu sebabnya, kata wassalam, yang baku harus ditulis: wasalam, kata Allah mestinya kalau mengikuti kaidah itu ditulis: Alah, yang pelafalannya sama dengan pelafalan saudara kita yang kristiani. Padahal, ada banyak kosakata bahasa Arab yang karena perbedaan panjang-pendeknya vokal atau konsonan dapat berakibat pada pemaknaan yang berbeda.

Contoh di atas merupakan salah satu gambaran dari upaya penjauhan umat Islam dari keyakinannya dari aspek bahasa yang menyangkut lafal (aspek bentuk bahasanya).

Contoh yang menyangkut penciptaan jarak umat Islam dengan nilai-nilai keyakinannya dari aspek unsur bahasa yang berupa makna dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ada banyak kosakata serapan yang berasal dari bahasa Arab dan tentunya kata-kata itu diserap bersamaan dengan penyebaran dan dianutnya agama Islam oleh sebagian masyarakat Indonesia. 

Ambil contoh kata: halal. Kata ini dalam KBBI memiliki uraian  makna leksikal yang sangat umum dan terbatas, seperti: (1) diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), (2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah; (3) izin, ampun. 

Apabila dilihat dari sudut konsepsi Islam, maka makna yang pertama: diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) yang memiliki gayutan dengan penggunaan kata itu sebagai salah satu kata yang berhubungan hukum dalam agama Islam. 

Namun, makna ini terlalu umum, sementara konsep halal yang diatur dalam Islam sangat renik, mengacu pada  butir atau item tertentu secara satu per satu, misalnya babi merupakan jenis hewan yang dagingnya tidak halal untuk dikonsumsikan, dan jika dalam bentuk kolektivitas, maka kategorinya jelas, seperti binatang yang hidup di dua dunia (air dan darat) tidak halal untuk dikonsumsi dagingnya. 

Keumuman pemaknan kata : halal dalam KBBI mengakibatkan kata tersebut mengalami pereduksian makna secara semantis, misalnya pada penggunaan kata halal dalam konstruksi pariwisata halal. Kata pariwisata merupakan kata yang memiliki unsur-unsur bawahan (hiponimi) berupa: hotel, makanan, pantai, pemandangan, seni ddan lain-lain, yang terlibat dalam industri pariwisata. 

Ketika kata: halal disematkan untuk melabeli aktivitas: pariwisata, maka semestinya semua kata lain yang menjadi hiponimnya haruslah pula terjamin kehalalannya.

Tidak lagi ditemukan pemandangan orang-orang yang berpakaian seronok bahkan tidak berbusana sama sekali yang sedang berjemuran di tepi pantai, karena itu dari sudut Islam haram hukumnya jika dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. 

Rupanya, konsep halal yang disematkan pada pariwisata, pemaknaannya sebatas tersedianya sarana untuk peribadatan, misal sajadah, mukena, arah kiblat di dalam kamar hotel. 

Dalam konteks ini terjadi pereduksian konsep halal sebagai salah satu kosakata yang berhubungan dengan masalah syariat dalam Islam. 

Dapat dibayangkan dalam perkembangan bahasa selanjutnya, konsep halal akan dikaitkan hanya pada ketersediaan sarana peribadatan, suatu pemaknaan yang jauh dari pengaturan yang terurai dalam Al Quran dan sunnah rasul. 

Contoh lain, dapat dicermati pemaknaan kata: taqwa dalam KBBI, yang jauh dari pemaknaan kata itu dalam tuntunan Al Quran, misalnya istilah taqwa mengacu pada: percaya pada hal yang gaib (keberadaan Allah dll.), mendirikan shalat, menafkahkan sebagai rezeki yang diperolehnya, percaya pada kitab Al Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelumnya, serta percaya pada hari akhirat (Al Baqarah: 3-4).

Ketidaksinkronan antara pemaknaan kata serapan itu dengan makna aslinya mengakibatkan gagasan-gagasan yang terpahami melalui kamus itulah yang akan membentuk cara pandang dan cara bertingkah laku seseorang. 

Jangan heran, jika terdapat orang yang menjadi panutan, tokoh nasional, dan mengaku dirinya beragama Islam, tetapi tidak percaya akan adanya hari pembalasan (akhirat), karena memang KBBI belum mengakomodasi pemaknaan kata itu sesuai dengan pemaknaan aslinya. 

Apa yang dipaparkan di atas menggambarkan bahwa betapa bahasa menjadi salah satu kendala dalam mengaktualisasi keberislaman masyarakat Indonesia yang menetapkan Islam sebagai agamanya.

Persoalannya, adalah mengapa bahasa berpengaruh secara signifikan bagi manusia pemilik bahasa tersebut? 

Hal itu disebabkan, bahasa selain sebagai sarana untuk berpikir juga bahasa membentuk cara berpikir seseorang. Dalam linguistik dikenal teori relativitas bahasa, yang menyatakan bahwa cara pandang manusia terhadap dunia akan membentuk bahasanya, sementara itu bahasa yang dimiliki oleh suatu komunitas akan membentuk cara pandang dan sekaligus menentukan cara bertingkah laku pemiliknya. 

Dengan kata lain, bahasa memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengubah cara pandang dan sekaligus mengubah cara bertingkah laku manusia. (Bersambung)

Tidak ada komentar